Jakarta - Nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terkoreksi sejak pekan lalu. Pelemahan
rupiah ini karena faktor global khususnya kebijakan dari pemerintah Amerika
Serikat (AS). Pemerintah, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
memastikan bahwa ekonomi Indonesia masih aman.
Jika dihitung dari dari awal
bulan, pelemahan rupiah mencapai 1,3 persen. Sedangkan jika dihitung dari awal
tahun atau year to date, pelemahan rupiah tercatat 2,59 persen. Pada Kamis
(26/4/2018), nilai tukar rupiah sempat menyentuh 13.935 per dolar AS atau
mendekati 14.000 per dolar AS.
Menteri Keuangan Sri Mulyani
menjelaskan, pelemahan rupiah lebih kecil atau relatif sama dibanding mata uang
negara maju dan negara berkembang lainnya yang mencapai lebih dari dua persen.
"Dalam dua hari terakhir, dibanding mata uang negara maju dan emerging,
rupiah masih pada kisaran yang relatif sama atau lebih baik sedikit,"
ujarnya Kamis (26/4/2018).
"Beberapa mata uang negara
maju, terdepresiasi di atas dua persen. Mata uang di kawasan kita (ASEAN) pun
di atas itu. Bahkan India terdepresiasi lebih dalam karena ingin memacu
ekspor," Sri Mulyani menambahkan.
Tak berbeda jauh, Gubernur Bank
Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, rupiah pada 25 April 2018
terdepresiasi sebesar 1,09 persen (mtd). Depresiasi rupiah ini masih lebih rendah
dibandingkan dengan depresiasi mata uang negara Asia lain termasuk
Thailand yang tercatat 1,14 persen,
Malaysia sebesar 1,23 persen, Singapura turun
1,24 persen, Korea Selatan di angka 1,58 persen dan India di angka 2,57
persen.
Apabila tekanan terhadap nilai
tukar terus berlanjut serta berpotensi menghambat pencapaian sasaran inflasi
dan mengganggu stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia tidak menutup ruang
bagi penyesuaian suku bunga kebijakan BI 7-Day Repo Rate.
"Kebijakan ini tentunya akan
dilakukan secara berhati-hati, terukur, dan bersifat data dependence, mengacu
pada perkembangan data terkini maupun perkiraan ke depan," tutur agus.
Sri Mulyani melanjutkan, penyebab
kurs rupiah melemah lebih banyak dipengaruhi kebijakan ekonomi dari pemerintah
AS seiring dengan perbaikan data ketenagakerjaan dan inflasi di Negeri Paman
Sam.
"Perekonomian AS, baik data
employment maupun inflasi menunjukkan suatu recovery. Perubahan kebijakan
fiskal, seperti pajak dan perdagangan, sehingga AS akan melakukan berbagai
kebijakan meng-adjust," paparnya.
Selain itu, sambungnya, The Fed
juga akan menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate sebanyak tiga sampai
empat kali di 2018.
Analis lembaga keuangan Oanda
Corporation Singapura, Stephen Innes mengatakan hal yang sama. Rencana kenaikan
suku bunga Bank Sentral AS menjadi alasan dolar AS menguat cukup tajam pada
pekan ini.
"Kecuali ada kehancuran di
pasar saham AS, dan tidak mungkin itu terjadi, sangat diragukan Bank Sentral AS
tidak akan menaikkan suku bunga," jelas analis dia seperti dikutip dari
Reuters.
Infografis Nilai Tukar Rupiah (Trie
Yas)
Defisit anggaran aman
Menurut Sri Mulyani, defisit
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tetap aman terkendali
meskipun digoyang pelemahan rupiah.
Pemerintah mematok defisit fiskal
senilai Rp 325,9 triliun atau setara 2,19 persen dari Produk Domestik Bruto
(PDB). Pemerintah akan memantau pos-pos penerimaan dan belanja di APBN yang
berpotensi terdampak pelemahan rupiah, kenaikan suku bunga, dan harga minyak
dunia.
"Sampai hari ini dengan
adanya sensitivitas kurs rupiah, suku bunga, harga minyak, defisit APBN di 2018
masih akan tetap terjaga di 2,19 persen sesuai UU APBN," kata dia.
Sri Mulyani bahkan memperkirakan
defisit fiskal tahun ini bisa lebih rendah dengan melihat potensi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari minyak. Penerimaan itu bisa
mengompensasi pelemahan pendapatan dari sisi pajak.
"Dengan fondasi fiskal kita
yang kuat, defisit terjaga, kebijakan moneter yang terus dijaga
fleksibilitasnya, akan bisa menjaga kepercayaan masyarakat," kata dia.
Menteri Koordinator bidang
Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan pemerintah tidak akan melakukan
perubahan APBN 2018 meskipun saat ini nilai tukar rupiah terus melemah. Dalam
APBN 2018 pemerintah menetapkan nilai tukar rupiah sebesar 13.400 per dolar AS.
"Enggak. Tidak ada sesuatu
yang membuat kita harus melakukan (Perubahan nilai tukar di APBN). Tidak harus
panik sebetulnya," ujar Menko Darmin.
Sistem Keuangan dan Utang Terjaga
Tabel data kurs valuta asing yang
berada di Bank BUMN, Jakarta, Selasa (17/4). Mengacu data Bloomberg, rupiah
siang ini pukul 12.00 WIB di pasar spot exchange sebesar Rp 13.775 per dolar AS
atau menguat 4,7 poin. (Angga Yuniar)
Industri keuangan di Indonesia
juga cukup kuat menghadapi pelemahan rupiah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah
menyiapkan koridor aturan agar industri perbankan memiliki ketahanan yang kuat
dalam menyikapi tekanan dari perekonomian global.
Salah satu aturan yang menguatkan
ketahanan tersebut adalah POJK No.6/ POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK
Nomor 7/POJK.03/2016 tentang Prinsip Kehati-Hatian dalam Melaksanakan Kegiatan
Structured Product bagi Bank Umum.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh
Santoso menjelaskan, peraturan ini diharapkan dapat lebih mendorong bank
melaksanakan kegiatan structured product khususnya call spread option di pasar
valas dalam negeri yang pada gilirannya akan membantu memperdalam pasar
derivatif di Indonesia.
“Ini merupakan wujud nyata dari komitmen
dan dukungan OJK terhadap upaya pendalaman pasar keuangan melalui upaya
mendorong transaksi structured product di dalam negeri,” kata dia.
Wimboh melanjutkan, kondisi
industri perbankan masih tetap solid dan memiliki ketahanan yang kuat dalam menyikapi
tekanan dari perekonomian global.
Rasio-rasio keuangan menunjukkan
hal yang positif antara lain terlihat dari permodalan dan likuiditas yang kuat,
dengan CAR bulan Maret lalu mencapai 22,67 persen.
Profitabilitas perbankan juga
terjaga dengan ROA sebesar 2,55 persen, ditopang oleh perbaikan efisiensi yaitu
rasio BOPO yang menurun ke level 78,76 persen.
Risiko kredit, risiko pasar, dan
risiko likuiditas berada pada level yang manageable. Rasio Non-Performing Loan
(NPL) gross perbankan menunjukkan perbaikan, tercatat sebesar 2,75 persen.
Pelemahan rupiah ini tentu juga
akan berdampak kepada utang pemerintah. Tekanan terhadap mata uang Garuda ini
berdampak pada pembengkakan nilai outstanding utang pemerintah mencapai Rp 10,9
triliun.
Berdasarkan data Kementerian
Keuangan (Kemenkeu), total outstanding utang pemerintah sampai dengan Maret
2018 sebesar Rp 4.136,39 triliun. Dari jumlah itu, utang pemerintah dalam
valuta asing (valas) sebesar USD 109 miliar.
Sementara itu, kurs rupiah masih
bergejolak dan saat ini berada di posisi 13.888 per dolar AS, berdasarkan data
kurs tengah Bank Indonesia (BI) atau JISDOR.
Kepala Subdirektorat Perencanaan
dan Strategi Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR) Kementerian Keuangan, Erwin Ginting, menjelaskan, pelaporan posisi
utang pemerintah RI di akhir periode tertentu menggunakan nilai tukar pada saat
itu.
"Jadi untuk outstanding per
akhir Maret 2018 yang sebesar Rp 4.136 triliun dengan komponen utang valas USD
109 miliar, sudah menggunakan kurs sekitar Rp 13.750 per dolar AS,"
ujarnya kepada Liputan6.com.
Menurutnya, pembayaran utang oleh
pemerintah menggunakan nilai tukar saat itu atau saat transaksi. Namun, beban
pemerintah dalam membayar utang bisa lebih ringan karena ada penerimaan dalam
mata uang asing.
"Pemerintah kan punya
penerimaan dari valas. Kalau ada penerimaan valas US$ 500 juta, secara
pengelolaan kas pemerintah bisa dipakai untuk bayar utang US$ 500 juta. Ini
yang namanya natural hedging (lindung nilai natural), sehingga rugi kurs bisa
dikelola," katanya.
Harus Jadi Momentum
Aktivitas bongkar muat di
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (25/10). Kebijakan ISRM diharapkan
dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektifitas pengawasan dalam proses
ekspor-impor. (Immaniel Antonius)
Direktur Eksekutif Economic
Action (ECONACT) Indonesia Ronny P Sasmita menganggap nilai tukar rupiah
tersebut masih berada di luar fundamentalnya. Meski demikian, Bank Indonesia
(BI) dinilai telah melakukan intervensi dengan menggunakan cadangan devisa.
Dengan masih tingginya sentimen
dari global tersebut, Ronny mengaku harus menjadi momentum buat pemerintah
dalam meningkatkan investasi di Indonesia. Karena investasi ini penting dalam
memicu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
"Jadi kalau rupiah melemah
itu investasi di Indonesia jadi lebih murah, jadi ini bisa dimanfaatkan,"
kata Ronny saat berbincang dengan Liputan6.com.
Tidak hanya itu, momentum
pelemahan rupiah juga bisa dimanfaatkan para pengusaha untuk meningkatkan
ekspornya. Hanya saja ekspor yang harus diutamakan adalah peningkatan kualitas
produk ekspor dan ekspansi pasar ekspor.
"Pilihannya sekarang, selain
kebijakan moneter, juga menggenjot ekspor adalah opsi yang paling
sustain," ucap Ronny.
Ketua Komite Tetap Pengembangan
Industri Derivatif Pertanian Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Andi Bachtiar
Sirang mengungkapkan, kegiatan ekspor hasil pertanian, seperti kopi hingga teh,
akan meraup laba lebih seiring menguatnya dolar AS.
"Untuk sektor pertanian,
khususnya komoditas ekspor kopi, kakao, teh, dan sawit, tentu menguntungkan
karena penerimaannya dalam dolar AS," terang dia saat berbincang dengan
Liputan6.com.
Andi menjelaskan, terpuruknya
nilai tukar mata uang Garuda itu pun tidak akan banyak berpengaruh terhadap
penjualan komoditas pertanian di pasar domestik, sebab masih menggunakan rupiah
sebagai ongkos produksinya.
Andi menyimpulkan bahwa sektor
industri pertanian masih terbilang aman dari melemahnya rupiah.
Sementara itu, katanya, pelemahan
rupiah justru akan merugikan para pelaku usaha yang komponen produksinya
berbahan baku impor.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar